Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Administrasi Perceraian di Kabupaten Pelalawan

Abstrak

Tulisan ini membahas implementasi sistem dan prosedur administrasi perceraian di Kabupaten Pelalawan, dengan fokus pada pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja untuk pemerintah. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi alasan perceraian di kalangan PNS dan menganalisis prosedur saat ini untuk memperoleh izin bercerai. Penelitian ini didasarkan pada peraturan pemerintah tentang perceraian bagi PNS, yang memerlukan izin dari pejabat yang berwenang. Studi ini menemukan bahwa masih ada beberapa kekurangan dalam prosedur administrasi saat ini untuk perceraian di Kabupaten Pelalawan, yang dilakukan secara manual. Penelitian ini menyarankan bahwa ada kebutuhan untuk pendidikan dan pemahaman yang lebih baik tentang prosedur perceraian di kalangan PNS. Metode penelitian penting dalam memperoleh data untuk tujuan tertentu. Penelitian dilakukan di Pemerintah Kabupaten Pelalawan dengan enam informan, termasuk Kepala BKPSDM, Inspektur, dan guru. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Studi ini menemukan bahwa perceraian adalah masalah yang kompleks, dan alasan perceraian di kalangan PNS seringkali disebabkan oleh konflik dan perselisihan yang berkelanjutan. Pemerintah memiliki peraturan untuk membuat perceraian sulit bagi PNS, tetapi mediasi dan konseling dapat membantu mencegah perceraian. Proses perceraian dapat memiliki efek negatif pada anak-anak, dan penting untuk mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan perceraian.